Tampilkan postingan dengan label berita. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label berita. Tampilkan semua postingan

Unggulkan Prabowo-Hatta, Survei Vox Populi Dianggap Abal-Abal


Vox Populi merilis hasil survei terbaru yang menyimpulkan tingkat keterpilihan (elektabilitas) pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mencapai 52,8 persen, sedangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla hanya 37,7 persen. Hasil survei ini langsung dipertanyakan validitasnya sebab belum pernah ada survei sebelumnya yang menyebutkan Jokowi-JK kalah hingga mencapai 15,1 persen.



Kalau beda dari sebagian besar survei lain, saya curiga ini (survei Vox Populi) abal-abal dan merupakan bagian dari agitprop (agitasi dan propaganda, red) atau mengarahkan opini, ucap Eva Kusuma Sundari, anggota tim pakar di Tim Sukses Jokowi-JK saat dihubungi, Sabtu (21/6). Politisi PDIP itu menuding tujuan awal lembaga survei untuk menyajikan kebenaran pada para calon pemilih tak disampaikan dengan baik.

Sebelumnya, Vox Populi dalam rilisnya Jumat (20/6), membeber hasil survei terakhir yang dilakukan pada 3-15 Juni 2014 4.898 responden. Menurut Direktur Eksekutif Vox Populi, Basyinursyah, surveinya dilakukan melalui pertanyaan tertutup dengan sistem wawancara di 402 kabupaten/kota dengan margin error 1,8 persen.

Untuk diketahui, rekam jejak lembaga survei ini memang berbeda dengan lembaga survei lain. Misalnya, jauh-jauh sebelumnya Vox Populi pernah merilis elektabilitas Prabowo ada di peringkat pertama dengan hasil 33,1 persen, disusul Megawati Soekarnoputri (15,4 persen), dan Jokowi sebanyak 10,1 persen.

Selajutnya pada 29 Januari 2014, Vox Populi merilis survei yang mengejutkan karena menempatkan Partai Gerindra dengan elektabilitas tertinggi di antara partai peserta pemilu, yakni 19,2 persen. Kenyataanya hasil resmi pileg yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) mirip dengan prediksi lembaga survei lainnya, PDIP di urutan pertama dengan 18,95 persen, menyusul Partai Golkar 14,75 persen dan Partai Gerindra di urutan ketiga dengan 11,81 persen.

Selain Vox Populi, ada 9 lembaga Survei yang telah merilis hasil surveinya. Dua lembaga survei menempatkan Prabowo-Hatta di urutan pertama, yaitu LSN dan PDB. Sementara 7 lembaga survei lain masih mengunggulkan Jokowi-JK yaitu Populi Center, SSSG, Alvara Research, Cyrus Network, LSI Deny JA, Pol Tracking dan Indo Barometer.

Visi Misi Jokowi Dan JK Tak Usung Pengapusan Kolom Agama di KTP

Visi Misi Jokowi Dan JK Tak Usung Pengapusan Kolom Agama di KTP | PDI Perjuangan merasa perlu mengklarifikasi pernyataan Prof Musdah Mulia yang menyebut kolom agama di kartu tanda penduduk (KTP) bakal dihilangkan jika duet calon presiden-calon wakil presiden yang dikenal dengan sebutan Jokowi-JK itu kelak memimpin pemerintahan. Pasalnya, dalam visi dan misi Jokowi-JK sama sekali tak ada gagasan tentang penghapusan kolom agama di KTP.



Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), sebuah organisasi sayap PDIP menilai kolom agama di KTP bukan hal krusial yang harus dihilangan. Ketua Umum Bamusi, Hamka Haq bahkan menegaskan bahwa kolom agama di KTP tetap diperlukan.

PDI Perjuangan maupun Jokowi-JK memberi penghormatan tertinggi terhadap kebhinnekaan di NKRI. Dalam visi maupun misi Jokowi-JK memang tidak ada soal penghapusan kolom agama di KTP itu, ujar Hamka saat dihubungi, Kamis (19/6).

Hamka yang juga duduk di Tim Pemenangan Jokowi-JK itu menambahkan, pernyataan Musdah adalah sikap pribadi. Sementara PDIP maupun Jokowi JK, lanjut Hamka, tetap menjunjung tinggi nasionalisme dan inklusivisme.

Sebab nasionalisme dan sikap keterbukaan lebih baik diejawantahkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bentuk kepedulian sosial tanpa membedakan agama, suku dan ras, ujar Hamka yang dipercaya membacakan doa saat deklarasi pasangan Jokowi-JK sebelum didaftarkan ke KPU beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, anggota tim pemenangan Jokowi-JK, Musdah Mulia mengatakan, jika duet yang dijagokannya itu terpilih menjadi presiden dan wakil presiden maka kolom agama di KTP akan dihapus. Alasannya, keterangan agama pada kartu identitas diri itu justru rawan disalahgunakan terutama tindakan diskriminatif di sektor layanan publik.

demikian artikel mengenai Visi Misi Jokowi Dan JK Tak Usung Pengapusan Kolom Agama di KTP dan semoga bermanfaat.

Mentahkan Klaim Musdah, Pastikan Jokowi Dan JK Pertahankan Kolom Agama di KTP

Mentahkan Klaim Musdah, Pastikan Jokowi Dan JK Pertahankan Kolom Agama di KTP |  Pernyataan Musdah Mulia, anggota Tim Sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla bahwa duet calon presiden usungan PDIP, Hanura, NasDem dan PKB itu bakal menghilangkan kolom agama di kartu tanda penduduk (KTP) dimentahkan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kerohanian dan Kebudayaan, Hamha Haq. Menurut Hamka, duet capres yang dikenal dengan sebutan Jokowi-JK itu memang tak punya program menghapus kolom agama di KTP.



Hamka menegaskan, pernyataan Musdah tentang penghapusan kolom agama di KTP itu adalah pendapat pribadi. Itu sama sekali bukan pendapat Jokowi-JK dan juga bukan program PDI Perjuangan, kata Hamka melalui layanan BlackBerry Messenger, Rabu (18/6) malam.

Hamka mengakui bahwa Jokowi-JK memang memiliki komitmen tinggi untuk menjaga keberagaman di Indonesia. Namun, lanjut guru besar di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar itu, upaya Jokowi-JK membangun nasionalisme dan pluralisme tidak berarti harus menghilangkan kolom agama di KTP.

Lebih lanjut Hamka mengatakan, kolom agama di KTP tetap penting. Misalnya untuk menghindari aturan umum yang hanya berlaku untuk penganut agama tertentu seperti di Nangroe Aceh Darussalam. Misalnya ketentuan pakai jilbab di Aceh hanya untuk umat Islam. Jadi agar umat agama lain tidak dikenakan ketentuan itu, maka perlu ada identitas agama di KTP, tegasnya.

Selain itu kolom agama di KTP juga bermanfaat saat pemiliknya meninggal di wilayah yang tak seorang pun mengenalnya. Dengan demikian, perlakuan terhadap jenazah pun disesuaikan sesuai kolom agama di KTP. Kalau tidak ada di kolom KTP, mau dikubur atau diupacarakan jenazaahnya berdasarkan agama apa? tanda Ketua Baitul Muslimin Indonesia itu.

Sebelumnya, anggota tim pemenangan Jokowi-JK, Musdah Mulia mengatakan, jika duet yang dijagokannya itu terpilih menjadi presiden dan wakil presiden maka kolom agama di KTP akan dihapus. Alasannya, keterangan agama pada kartu identitas diri itu justru rawan disalahgunakan terutama diskriminasi saat membutuhkan layanan publik.

Demikian artikel saya mengenai Mentahkan Klaim Musdah, Pastikan Jokowi Dan JK Pertahankan Kolom Agama di KTP dan semoga bermanfaat.

Timses Jokowi JK Wacanakan Penghapusan Kolom Agama di KTP

Timses Jokowi JK Wacanakan Penghapusan Kolom Agama di KTP | 
Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah yang juga anggota Tim Sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla, Musdah Mulia menyatakan bahwa pasangan calon presiden yang dijagokannya mendukung penghapusan kolom agama di kartu tanda penduduk. Menurut Musdah, tidak ada salahnya kolom agama di KTP dihilangkan karena beragama adalah hak pribadi.



Enggak usah ada kolom agama. Kan perlu tahu saya dengan Tuhan kan. Kan enggak perlu ditanyakan, ujar Musdah dalam diskusi mengenai visi dan misi capres, bertajuk Masa Depan Kebebasan Beragama dan Kelompok Minor di Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/6).

Musdah justru mengkhawatirkan pengisian kolom agama disalahgunakan sejumlah pihak. Terutama karena dikhawatirkan akan membuka ruang diskriminasi dalam pelayanan publik.

Enggak perlu ditanyakan, kamu agamanya apa untuk pelayanan publik kan. Jadi, identitas agama itu hanya ada di buku induk, tegasnya.

semoga artikel dari Timses Jokowi JK Wacanakan Penghapusan Kolom Agama di KTP menjadi bermanfaat.